Intinya dugaan PAD dari distribusi sampah yang bocor hanya untuk kepentingan oknum-oknum pejabat di DLH. Tanpa peduli pekerja pengutip distribusi yang terkadang masih berstatus honorer. Mereka harus bekerja keras karena ikut perintah atasan dengan alasan demi memenuhi target PAD yang sudah disahkan Peraturan daerah.
Baca juga :
Alhasi sering terjadi gaji pekerja honorer terpaksa ikut menjadi jaminan untuk di potong atasan sebagai pengganti setoran yang tidak tercapai. Sedangkan oknum UPT dan kepala yang bertanggung jawab urusan uang hasil distribusi sampah santai menikmati hasil keuntungan dari korupsi memperkaya diri.
FMK Adakan Investigasi Penyalahgunaan APBD
Demikian halnya, Koordinator Daerah Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Forum Masyarakat Kritis Kabupaten Langkat R. Hendrawan A.Md juga angkat bicara. Ianya jengah terkait banyak isu-isu dugaan penyimpanan dan penyalahgunaan APBD serta kebocoran PAD di DLH demi kepentingan pribadi oknum tertentu.
” Kami masih berkoordinasi dengan DPP di Jakarta terkait dugaan penyalahgunaan APBD serta kebocoran PAD di DLH Langkat,” ujarnya.
Kalau data dan bukti menunjukkan ada ditemukan perbuatan yang merugikan negara pada DLH Langkat, tentunya FMK akan melayangkan surat kepada pihak-pihak terkait. (EMA)
