Ketua Forum Masyarakat KRITIS (FMK), Jonny Marbun, terus menyoroti proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan tanggul, tembok penahan banjir, hingga pemeliharaan sungai, baik di daerah terpencil maupun di pinggiran sungai. Proyek-proyek ini dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Operasi dan Pemeliharaan (OP) Kanal Katamso, yang dinilai tidak optimal dalam menangani banjir di Kota Medan. Menurut Jonny Marbun, proyek ini hanya menghabiskan uang negara tanpa memberikan hasil yang memadai.
Kanal yang terletak di Kecamatan Titi Kuning, mulai dari kawasan SMA Negeri 13 Medan hingga ujung Bajak 5 di Sungai Amplas, Kecamatan Medan Amplas, dibangun pada tahun 2008 dengan anggaran mencapai Rp240 miliar. Namun, hingga saat ini, kanal tersebut belum efisien dalam menanggulangi banjir secara maksimal.
Hal ini terbukti pada bulan Desember 2024, ketika kawasan Amplas dan Jalan Sisingamangaraja kembali dilanda banjir, meskipun Sungai Amplas berada sangat dekat.
Anggaran besar yang telah dikeluarkan dinilai sia-sia karena kanal tersebut tidak mampu menampung genangan air secara efektif. Selain itu, setiap tahun BWS Sumatera II Medan terus mengeluarkan anggaran besar untuk Operasi dan Pemeliharaan, seperti pengerukan lumpur, pembabatan rumput, dan pembersihan kanal. Namun, langkah-langkah ini dianggap tidak memberikan solusi yang signifikan untuk menata kanal agar lebih bermanfaat dalam mengatasi banji
Masyarakat sekitar juga turut berkontribusi terhadap masalah ini dengan membuang sampah sembarangan ke kanal, tanpa menyadari dampaknya. Selain itu, kurangnya papan peringatan yang melarang pembuangan sampah di sekitar kanal turut memperburuk kondisi.
.
Jonny Marbun mendesak Kepala BWS Sumatera II Medan untuk lebih mempertimbangkan anggaran yang dikeluarkan, agar benar-benar memberikan manfaat dalam penanggulangan banjir di Kota Medan. Ia juga meminta agar proyek-proyek kanal ini tidak menjadi “lahan basah” bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Jonny juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di bidang Operasi dan Pemeliharaan kanal tersebut.
“Anggaran ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang dikeluarkan setiap tahun hanya untuk pembersihan, pemotongan rumput, dan pengerukan lumpur tidak akan efektif jika tidak disertai solusi konkret untuk meningkatkan daya guna kanal. Kami harap KPK dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini,” ujar Jonny Marbun.
