Urainews.com // Langkat. PKBM Langkat Diduga Banyak Melakukan Manipulasi Data Dapodik.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), KF (Keaksaraan Fungsional), Paket A, Paket B, Paket C, dan KBU (Kelompok Belajar Usaha) di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Menjadi sorotan. Selasa (26/3/2024)
Hal itu karena dlduga banyak yang melakukan manipulasi data Dapodik dengan menambahkan jumlah siswa demi mendapatkan dana Bantuan Oprasional Pendidik (BOP).
Seharusnya PKBM bawah naungan Kemendikbudristek adalah lembaga pendidikan nonformal yang d bentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemerintah baik APBN maupun APBD mengeluarkan anggaran yang di salurkan sangat besar.
Baca juga : Kejari Langkat Di duga Tutup Mata Atas Maraknya Korupsi
Dengan maksud lain PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Gunanya untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dkelola oleh masyarakat itu sendiri. PKBM memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
Namun kenyataan dduga masih ada yang memanfaatkan program tersebut untuk dijadikan ajang KKN. Adanya dugaan fiktif dan Manipulasi data Dapodik dengan menambahkan jumlah siswa demi mendapatkan dana bantuan operasional pendidik oleh oknum tertentu.
Dari data yang berhasil di himpun wartawan yang di salurkan Kemendikbudristek kepada PKBM untuk kegiatan badan/lembaga/organisasi Dlnas Pendidikan BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat saja dengan realisasi total dana hibah yang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.4.123.000.000 dan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.200.700.000 serta tahun 2022 sebesar Rp.3.956.200.000.
Ketua Perkumpulan Forum Masyarakat Krisis (FMK) Langkat R. Hendrawan T. A. Md mengatakan jika pihaknya saat ini lagi mengumpulkan data yang lengkap terkait PKBM Kabupaten Langkat yang telah melakukan manipulasi data dapodik dari tahun 2020 sd 2024.
” Untuk tahun 2024 ini saja kita sedang melakukan pengambilan data di 22 kecamatan dari 23 kecamatan di kabupaten Langkat. Sebanyak 51 PKBM yang nantinya akan kita tindak lamjuti kepihak terkait jika dltemukan hal-hal yang merugikan negara”. Ujarnya mengakhiri. (EMA)
